Pada Pemilu 2024 ini, terdapat 18 parpol memperebutkan jatah kursi DPR RI dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang tersedia. Karena setiap daerah pemilihan (dapil) di tiap provinsi, memiliki jumlah kursi yang berbeda-beda.
Rumus menentukan pembagian dan perolehan kursi DPR dan DPRD di Indonesia, menggunakan Metode Sainte Lague. Metode tersebut, sudah digunakan sejak Pemilu 2019, kemungkinan besar pada Pemilu 2024 ini dilakukan hal yang sama.
Sejarah Metode Sainte Lague
Mengutip beberapa sumber terpercaya, Pakar Matematika Prancis, Andre Sainte Lague memperkenalkan metode perhitungan ini sejak 1910 silam. Metode ini menggunakan bilangan pembagi ganjil 1,3,5,7 dan seterusnya.
Metode ini diadopsi pemerintah Indonesia untuk mengkonversi, perolehan suara partai peserta pemilu. Yakni, menjadi kursi di DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Pembagian Kursi DPR RI dan DPRD Menurut UU Pemilu
Merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 414 Ayat 1, parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold/PT) minimal 4 persen (empat persen). Yakni, dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
Sementara, pada Pasal 414 Ayat 2 UU Pemilu menyebutkan, seluruh parpol peserta pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi. Yaitu, kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Parpol peserta pemilu yang tidak memenuhi threshold perolehan suara, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR. Hal itu, tertuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 Ayat 1.
Kemudian, mengutip isi Pasal 415 Ayat 2, setiap parpol yang memenuhi ambang batas dibagi dengan bilangan pembagi 1. Yang diikuti, secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya,Semoga Bermamfaat(Akbar)
Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, sudah sepatutnya untuk memantau rekapitulasi hasil hitung suara Pemilu 2024 di link resmi yang menyuguhkan data terbaru.Rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 saat ini sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lantas, adakah link resmi untuk mengecek hasil hitung suara Pemilu 2024 yang terbaru?
Link Cek dan Pantau Hasil Hitung Suara Pemilu 2024 KPU telah menyediakan link resmi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah untuk mengecek dan memantau hasil hitung suara Pemilu 2024. Link tersebut yaitu:
Rangkaian Pemilu 2024 belum selesai setelah pemungutan suara secara nasional pada 14 Februari 2024. Tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi hasil perhitungan suara sebelum akhirnya hasil Pemilu 2024 diumumkan secara resmi.
Selain link tersebut, masyarakat juga dapat mengakses link berikut ini:
Link Pantau Hasil Hitung Suara Pilpres 2024 (https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/hitung-suara) Link Pantau Hasil Hitung Suara Pileg DPR 2024 (https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara) Link Pantau Hasil Hitung Suara Pileg DPRD Provinsi 2024 (https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdprd_prov/hitung-suara/dapil) Link Pantau Hasil Hitung Suara Pileg Kab/Kota 2024 (https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdprd_kab/hitung-suara/dapil) Link Pantau Hasil Hitung Suara Pemilu DPD 2024 (https://pemilu2024.kpu.go.id/pemilu_dpd/hitung-suara) Syarat Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024: Tata Cara-Waktu Pelaksanaannya Cara Cek Hasil Hitung Suara Pemilu 2024 Untuk mengecek hasil hitung suara Pemilu 2024, masyarakat dapat langsung mengakses link di atas. Pada kolom pertama di menu bagian kiri atas, dapat memilih Pilpres, Pileg DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota, atau Pemilu DPD. Setelah itu, pada kolom di tengah atas dapat dipilih ‘Hitung Suara’. Maka hasil hitung suara Pemilu 2024 di wilayah pemilihan tingkat nasional akan tertera. Masyarakat juga dapat mengecek hasil hitung suara Pemilu 2024 hingga tingkat kecamatan bahkan per TPS melalui link tersebut. Selain rekapitulasi hasil pemilu, masyarakat juga dapat memantau penetapan hasil pemilu dan daftar sengketa. Kapan Hasil Pemilu 2024 Diumumkan? Terkait penetapan hasil pilpres dan pileg dalam pemilu secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Disebutkan dalam pasal 413 ayat (1) sampai (3) bahwa terdapat aturan mengenai batas waktu penetapan hasil pemilu, baik untuk pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg).
Lantas kapan pengumuman hasil Pilpres 2024? Merujuk dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 pasal 413 ayat (1), disebutkan bahwa penetapan hasil pilpres akan dilakukan secara nasional paling lambat 35 hari setelah hasil pemungutan suara.Diketahui hari pemungutan suara telah berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Lalu jika dihitung 35 hari setelahnya, maka hasil pilpres 2024 akan diumumkan paling lambat tanggal 20 Maret 2024.Hal tersebut sejalan dengan jadwal rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibagikan dalam Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Disampaikan bahwa jadwal rekapitulasi hasil perhitungan suara akan berlangsung pada 15 Februari-20 Maret 2024.
Berikut rangkuman jadwalnya yang merujuk dari penjelasan sebelumnya:
Jadwal Hasil Pilpres 2024: paling lambat tanggal 20 Maret 2024 Jadwal Hasil Pileg DPR 2024: paling lambat tanggal 20 Maret 2024 Jadwal Hasil Pileg DPD 2024: paling lambat tanggal 20 Maret 2024 Jadwal Hasil Pileg DPRD Provinsi 2024: paling lambat 10 Maret 2024 Jadwal Hasil Pileg DPRD Kabupaten/Kota 2024: paling lambat 5 Maret 2024 Tahapan Pemilu 2024 Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, berikut ini rincian tahapan Pilpres 2024 setelah 14 Februari 2024:
Pemungutan dan penghitungan suara: 14 Februari 2024-15 Februari 2024 Rekapitulasi hasil perhitungan suara: 15 Februari 2024-20 Maret 2024 Pengucapan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota: disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Kabupaten/Kota Pengucapan sumpah/janji DPRD Provinsi: disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD: 1 Oktober 2024 Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden: 20 Oktober 2024 Jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran, maka berikut jadwal tambahannya:
Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih: 22 Maret 2024-25 April 2024 Masa kampanye pemilu putaran kedua: 2 Juni 2024-22 Juni 2024 Masa tenang putaran kedua: 23 Juni 2024-25 Juni 2024 Pemungutan suara putaran kedua: 26 Juni 2024 Penghitungan suara putaran kedua: 26 Juni 2024-27 Juni 2024 Rekapitulasi hasil penghitungan suara putaran kedua: 27 Juni 2024-20 Juli 2024 Itulah jawaban atas pertanyaan hasil hitung suara Pemilu 2024 terbaru cek di mana beserta link resminya. Semoga bermanfaat!(Red-AKBAR)
Berandanews24, Melawi-Rekapitulasi hasil Perolehan suara Pada PEMILU 14 Febuari 2024 Lalu,Pembukaan rapat pleno untuk rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2024 tingkat PPK/Kecamatan Belimbing, 18 Februari 2024 di Aula Rapat Kecamatan Belimbing
Rapat pleno tersebut dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain Camat Belimbing beserta staf, Kapolsek Belimbing beserta anggota, Danramil 16 Pemuar beserta anggota, Ketua PPK Kecamatan beserta staf, Ketua Panwascambeserta staf,Turut hadir juga ketua KPPS dan anggota yang akan melaksanakan pleno, serta para saksi dari capres, parpol, dan caleg. Sambutan dari Ketua PPK Kecamatan, Camat, dan Kapolsek,Danramil 16 Pemuar serta arahan dari Ketua PPK Kecamatan Belimbing sekaligus pembukaan rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara pada pemilu 2024.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua PPK Kecamatan Belimbing memberikan penjelasan tentang teknis pelaksanaan kegiatan pleno serta membacakan tata tertib atau aturan yang harus dipatuhi selama pelaksanaan pleno.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan pleno di Tiga desa,yaitu Desa NUSA KENYIKAP,NANGA PAU,GUHUNG Dengan Jumlah Keseluruhan 11 TPS Demi mensukseskan Pemilu tahun 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menggelar rapat pleno terbuka, rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil akhir, tingkat PPK di aula kantor Kecamatan Belimbing Kegiatan Pembukaan Rapat Pleno Terbuka Pemilu Tahun 2024 Di aula kecamatan berlansung aman dan tertib.(Akbar)
Berandanews24,Melawi-Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan, Begini Pelaksanaannya Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilu 2024 memiliki 4 tingkatan yakni kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Pelaksanaannya berlangsung setelah penghitungan suara. Masing-masing tingkatan tersebut memiliki aturan dan ketentuan ketika melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pada tingkat kecamatan, pelaksanaanya dilakukan oleh PPK. Lantas seperti apa persiapan dan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan? Berikut ini penjelasannya. Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Merujuk Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2024, pada tahapan awal, petugas rekapitulasi perlu menyiapkan berbagai hal hingga melakukan pembagian tugas. Berikut rangkaiannya: Rapat Pleno
PPK mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
Persiapan pelaksanaan rekapitulasi terbagi menjadi dua yakni penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi, pembagian tugas, dan penyiapan sarana dan prasarana.
Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dilakukan dengan membagi jumlah kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kerja PPK. Tujuannya supaya rekapitulasi di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi. Paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan rapat pleno. Pembagian Tugas
Ketua PPK melakukan pembagian tugas sebagaimana kepada anggota PPK, anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS.
Pembagian tugas tersebut meliputi tiga hal yakni:
Ketua PPK bertugas memimpin rapat pleno rekapitulasi.
Anggota PPK dibantu anggota PPS bertugas membacakan formulir hasil penghitungan perolehan suara dan catatan keberatan/kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
Sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas menyiapkan kotak suara tersegel sebagaimana yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di setiap TPS. Tugas lainnya mengoperasikan Sirekap. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setelah persiapan selesai dilakukan, petugas PPK dapat melaksanakan rekapitulasi. Berikut urutan pelaksanaannya: Aturan Pelaksanaan
PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
Rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh peserta rapat yakni saksi, Panwaslu Kecamatan, PPS dan sekretariat PPS.
Saksi harus memenuhi 3 berikut ini:
Dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Peserta Pemilu paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan yang dapat menjadi peserta rapat berjumlah 1 (satu) orang.
Setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu.
Harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, atau calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
Rekapitulasi sebagaimana dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
Membuka kotak suara tersegel.
Mengeluarkan masing-masing sampul kertas bersegel yakni formulir C hasil penghitungan suara.
Membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir C hasil pemungutan suara pada papan yang digunakan dalam rapat.
Menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik.
Mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir.
Mencocokkan data dalam formulir dengan data dan foto pada Sirekap.
Mempersilahkan saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data.
Melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam dengan formulir.
Ketika terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan maka PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
Dalam hal terdapat perbedaan data jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.
PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU. Ketentuan Lain
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dilaksanakan secara paralel dengan membagi ke dalam 2 kelompok atau lebih dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara paralel, peserta pemilu dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian.
Sebelum rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara paralel, ketua PPK membuka dan memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara paralel ditetapkan dengan Keputusan KPU.Ketentuan Akhir
PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
Pengumuman dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 hari.
PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dengan surat pengantar. Itulah serangkaian persiapan dan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan. Semoga bermanfaat ya.(Akbar)
Berandanews24,Melalui https://cnbc.id/ dan dilansir CNBC,kapan sebenarnya pengumuman hasil pilpres dan pileg diumumkan? Dalam aturan PKPU 8 Tahun 2018, penghitungan suara dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat. Ini setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Menurut Pasal 413 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada aturan pengumuman hasil Pemilu 2024. Meliputi: 1.KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara pasangan calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD, paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara. 2.KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPD provinsi paling lambat 25 hari setelah pemungutan suara.
KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara. Jadi, jika merujuk peraturan tersebut, kemungkinan hasil akhirnya baru bisa diketahui sekitar satu bulan ke depan. Namun, sebenarnya KPU telah menargetkan penetapan rekapitulasi suara pilpres dan pileg 2024 akan dilakukan paling lambat 20 Maret 2024. Penetapan hasil pemilu sendiri, paling lambat tiga hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) jika tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu. Jika pemilu berlangsung satu putaran maka sesuai jadwal, pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden dilakukan 20 Oktober 2024. Sementara pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dilakukan pada 1 Oktober 2024.
Dilansir dari Laman Kapan Pengumuman Hasil Pilpres dan Pileg 2024? Cek Aturan Ini! https://cnbc.id/NqBHVJ
Berandanews24,Melawi Sinergi yang terjalin antara kepolisian, TNI pemerintah kecamatan, dan unsur penyelenggara pemilu menjadi kunci dalam memastikan bahwa demokrasi Khususnya di Belimbing berlangsung dengan baik, Dengan semangat kolaborasi dan kerja keras, diharapkan proses pemilu kali ini akan memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak, serta menjadi pijakan untuk kemajuan demokrasi di masa depan.
CEK KESIAPAN,Forkopimcam Belimbing cek kesiapan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024.untuk Memastikan kelancaran dan keamanan dalam proses demokrasi merupakan tanggung jawab bersama dan dalam semangat itulah,Kapolsek,Dandramil 16-Pemuar,PamWil,PPK bersama Forkopimcam Belimbing turut serta dalam pengecekan kesiapan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024.
Kegiatan ini dilaksanakan(14/2/2024) dengan dukungan penuh dari unsur Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Belimbing.
Dalam aksi bersama tersebut, turut hadir Camat Belimbing, Danramil 16 Pemuar Setia PPK serta Panwascam, yang menyatukan tekad untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan dengan lancar dan adil.
Pengecekan dilakukan di berbagai lokasi TPS di wilayah Belimbing untuk memastikan bahwa penyelenggara Pemilu telah siap dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Beberapa lokasi TPS baru-baru ini telah dibersihkan sebagai bagian dari persiapan menyeluruh Pelaksanaan Pemilu 2024 Tidak hanya mengecek kesiapan fisik, Forkopimcam Belimbing juga menekankan pentingnya persiapan yang matang dalam hal keamanan dan kelengkapan fasilitas di lokasi TPS yang terbuka. Jaringan listrik dan tenda yang memadai menjadi fokus utama untuk mengantisipasi gangguan pada saat pelaksanaan Pemilu untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan adil bagi seluruh warga masyarakat. (Akbar)
Berandanews24,Melawi-PPS Batu ampar mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2024 dari gudang Logistik dikecamatan Belimbing setelah Di Angkut dan langsung di salurkan ke masing-masing PPS di wilayah Batu ampar
Pendistribusian logistik pemilu 2024 dari pps ke kpps 003
Yang di dampingi Bawaslu dan pihak kepolisian akan mengawal proses perjalanan distribusi dari logistik dari gudang Kecamatan ke Desa Batu ampar.
pengiriman logistik difasilitasi PPS Batu ampar yang menyediakan armada Logistik yang dikirim yakni kotak suara,bilik suara, beserta sejumlah kelengkapan lainnya.seluruah Panitia Penyelengara Pesta Demokrasi Serntak 2024,Khususnya Di Desa Batu Ampar Siap menyukseskan PEMILU 2024(AK47)
Berandanews24,Melawi-Desa Nanga Belimbing atau Akrab disebut desa Keninjal Termasuk salah satu desa Dari 19 desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Pinoh Utara adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat,Indonesia.Nanga keninjal Yang secara geografis Berbatasan dengan Kecamatan belimbing secara langsung di Kaki salah satu Bukit Yang Ternama di Kabupaten Melawi(Bukit Matok) sebuah desa tidak terlepas Pembangunan insfrastruktur jalan,seiring Bergulir Roda Pemerintahan dan sampai saat ini belum mampu menyentuh secara maksimal pembangunan insfrastruktur jalan.
Kondisi saat ini,jalan penghubung antar Kecamatan yang secara akses cepat menuju dan masuk Desa Nanga Belimbing(Keninjal)masih berbentuk Alami dan sebagian kecil/Sempit berbentuk. Syah Roni(Tokoh Muda Keninjal)menuturkan, realisasi pembangunan insfrastruktur jalan penghubung Melewati Kaki Bukit Matok Itu pun belum Merasakan setuhan sentuhan Lembut Pembangunan Hingga sampai Sekarang” tambah Roni”
Dikatankanya, “ Roni berharap,ditahun 2024 ini bisa ada Perhatian dan terlaksana adanya Pembangunan Jalan,” harapnya.Mengingat sambungnya lagi, keberadan insfrastruktur jalan yag memadai menjadi Kebutuhan Semua Warga Masyarakat Khususnya Warga Desanya saat ini. Karena Melalui,pembangunan jalan yang merupakan faktor insfrastruktur jalan menjadi langkah awal untuk merangsang peningkatan kesejahteraan warga desa. “ Dengan demikian, secara automatis berdampak pada kelancaran ekonomi. Sebab, akses jalan sebagai modal transfortasi sehari-hari bisa dimanfaatkan secara optimal oleh warga dan pengguna jalan lainnya,” pungkasnya. (AK47)
Berandanews24,Dikutip dari CNBC Indonesia – Pesta demokrasi kian memanas seiring dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang tinggal menghitung hari. Penentu kemenangan Pilpres kali ini salah satunya ditopang dominasi partai di provinsi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan DPT pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Angka ini bertambah 11,98 juta dibandingkan pada pilpres 2019 sebanyak 192.828.520.
KPU mencatat 10 wilayah dengan DPT terbesar di Indonesia. Urutan pertama ditempati Jawa Barat sebanyak 35,7 juta, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing sebanyak 31,4 juta dan 28,2 juta suara. Posisi empat dan lima ditempati Sumatera Utara sebanyak 10,8 juta dan Banten 8,8 juta pemilih. Sumatera Utara merupakan satu-satunya provinsi di luar pulau Jawa-Bali yang termasuk dalam lima besar DPT. Selengkapnya terlihat pada grafik berikut :
Adapun dari keseluruhan provinsi di Indonesia, mayoritas suara masih dikuasai pulau Jawa – Bali mencapai 59% atau 118,6 juta pemilih, sedangkan luar Jawa – Bali 41% atau 83,5 juta pemilih.
Baca Juga https://newsbeimbing.wordpress.com/2024/01/29/sukirman-angkat-bicara-mempertanyakan-kejelasan-dan-kepastian-pada-pt-rka/ Meski luar Jawa – Bali bukanlah wilayah dengan penduduk terpadat, wilayah ini memiliki peran suara yang cukup besar apabila digabungkan. Perolehan suara di luar pulau Jawa sudah mendorong sebuah partai memenuhi persyaratan untuk lolos parlemen. Sebagai catatan, capres Ganjar berasal dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berkoalisi dengan parlemen Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Anies berasal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Cak Imin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ditambah dukungan partai parlemen Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Data berikut menunjukkan pemenang partai politik di masing-masing provinsi pada 2019. Data historis menunjukkan parpol pemenang pemilu sulit digeser karena sejumlah faktor, seperti tradisi kuat di daerah setempat.
PDIP menjadi partai penguasa dari total suara provinsi di luar Jawa – Bali, bahkan mencapai 8,8 juta suara. Golkar berada di posisi kedua dari keseluruhan suara di provinsi luar pulau Jawa – Bali. Partai yang mendukung kubu Prabowo-Gibran ini memiliki suara yang cukup kuat di provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Total perolehan suara mencapai 7,5 juta di luar Jawa – Bali. Gerindra berada di urutan keempat dengan suara mencapai 6,8 juta di luar Jawa – Bali pada Pileg 2019. Partai yang dipimpin capres Prabowo ini memiliki keunggulan suara di pulau Sumatera. NasDem berada di peringkat kelima yang secara mengejutkan dengan perolehan 6,5 juta suara. Partai yang mengusung capres Anies Baswedan ini menguasai suara di 4 provinsi luar Jawa – Bali yaitu NTT, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah. Penting untuk diperhatikan setiap partai pemenang dari suatu provinsi dengan DPT yang besar artinya memiliki basis suara dukungan yang besar. Dalam setiap pemilu, peran partai politik (parpol) menjadi salah satu kunci dalam meraih kemenangan. Meski begitu, partai dengan suara terbesar belum tentu bisa memastikan kemenangan calon pemimpin yang diusungnya. Pada Pemilu 2024, pemenang bisa saja berubah karena parpol berhasil mengusung calon dengan elektabilitas tertinggi mampu meningkatkan dukungan dan suara yang diterima.(AK47)
Dilansir dari Laman;10 Provinsi Penentu Kemenangan Anies, Prabowo, & Ganjar, Cek di Sini https://cnbc.id/N9FysB
Berandanews24,Kalbar,Melawi-Inspektorat Kabupaten Melawi melaksanakan pemeriksaan atas dugaan adanya penyelewengan Dana Desa/Penyalah guna di salah satu desa kecamatan Belimbing,pemeriksaan atas dugaan ada penyelewengan/Penyalah guna Dana Desa dan Pengunaan Anggaran Dana Desa TA 2022,dan 2023 di Laksanakan Di Desa Batu Ampar yang merupakan salah satu desa Maju di wilayah kecamatan Belimbing.
Inspektorat Kabupaten Melawi,saat ini(01/02/2024) tengah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan dana desa di Pemdes Batu Ampar,masing-masing satu persatu Perangkat desa dan BPD serta Tokoh Agama,Tenaga pengajar(PAUD),Tenaga Medis(Polindes)Dan Masyarakat Batu Ampar yang Hadir dilontarkan Pertanyaan Terkait Realisasi Pengunaan anggaran Dana Desa Baik Dari TA 2022,2023.Dalam Kegiatan Tersebut sangat disayangkan Kepala Desa Dan Bendahara Tidak Hadir dalam Pemeriksaan,hingga Pihak Inspektorat dalam Data Atau Dokumen/RAB Tidak ada satu Berkas Pun yang Dapat di Periksa.
Dalam proses Pemeriksaan Yang Dilakukan inspektorat banyak juga aduan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan penggunaan dana desa,Dalam Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kab.Melawi,Baik dari RT,Kadus,Perangkat Desa,BPD di Lontarkan Pertanyaan Seputar Realisasi Pengunaan Dana Desa yang Tidak sesuai oleh Kepala desa Disinggung Tentang Pekerjaan(Fisik) Perngakat desa BPD Senada Bahwa Mengetahui Namun Tidak dilibatkan Oleh Kepala desa. Dalam Proses Pemeriksaan oleh inspektorat Kab.Melawi Di Pemdes Batu ampar mayoritas tokoh Masyarakat Yang Hadir Meminta Untuk Dalam Proses Pemeriksaan dilakukan agar Kepala Desa Di non Aktifkan agar Proses pemeriksaan Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Kepada BPD.sementara itu
Foto;Tim Inspektorat Saat pemeriksaan Pengunaan Dana Desa TA 2022,2023,Kantor Desa Batu ampar
Berdasarkan SURAT TUGAS Nomor: 000.1.2.3/ 155 /SPT-INSPEKTORAT Yang tertera dalam surat tugas yang di tanda tangani Sekda Kab.melawi Melaksanakan Pemeriksaan Khusus pada Desa Batu Ampar Kecamatan Belimbing. Pada Tanggal 29 Januari sampai dengan 08 Februari 2024 Sedangakan Anggota Tim Yang tercantum didalam surat Tugas An;Jaimah, S.KM(Pembina / IV b Irban Wilayah I),Yohanes Jeharu, SE(Penata/III c Auditor Muda),Nosker Hutabalian, S.Sos(Penata TkI/Ill d Kasubbag Umum dan Kepegawaian),Nova Odelia Sulistiwati D, SP(Penata Tk.I/III d Analis Laporan Hasil Pengawasan),Kelimin, S.Kom (Penata / III c Auditor Muda) Nurhidayah, SE Penata Muda / Ill b Auditor Pertama) Ica Katerina Pardede, SH (Penata Muda/ III a Auditor Pertama)
Yohanes Jeharu, SE(Penata/III c Auditor Muda) saat dihampir menuturkan untuk Pemeriksaan Saat ini hanya tahap,Mendengarkan aduan dari masyarakat kemudian mendalami,dan dikaji untuk memverifikasi serta klarifikasi dalam pemeriksaan,dalam waktu yang diberikan Yahanes merasa kurang 10 hari berdasarkan surat tugas,karena waktu perlu proses yang panjang sebab dalam pemeriksaan bukan Satu dua orang yang di periksa,kemudian dia melanjutkan karena sifatnya khusus dalam keuangan langsung divonis,terkiat Dalam pemeriksaan data dan Dokumen/RAB Pihak inspektorat sudah melakukan koordinasi dengan pemdes tapi belum mendapatkan dan akan melakukan komunikasi ulang atau pun minta ke Pendaping desa,sedangkan untuk Pemeriksaan fisik akan diatur waktu dan jadwalnya”cetusnya”
Sedangkan Ketua BPD(Anang)Dengan adanya dugaan penyelewengan dana desa ini,serta Mengenai Permintaan untuk Kepala Desa Di non aktifkan selama proses Pemeriksaan dia memaparkan untuk memahami ketentuan yang berlaku mununggu hasil dari inspektorat,terkait indikasi penyalah guna anggaran,serta yang hadir yang hari ini meminta Pak Bupati Untuk non aktif kan Kepala desa Selama proses Permeriksaan Belangsung”Pungkasnya”
Saat berita diterbitkan terkait kerugian negara karena penyelewengan Penyalah guan dana desa di Batu Ampar,Inspektorat belum bisa menyebutnya, Sebab saat ini masih dilakukan pemeriksaan lanjutan dan pengembangan.(Tim-Red)
BerandaNews24 
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.