PONTIANAK – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang terus berulang di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Pontianak, memicu reaksi keras dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Bantuan Hukum dan Lingkungan (BAKUMKU) Kalbar.
Ketua DPW BAKUMKU Kalbar, Asido Jamot Tua Simbolon, yang akrab disapa Edo, menilai fenomena antrean panjang dan kekosongan stok di SPBU bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan sebuah indikasi adanya permainan sistematis.
Pernyataan Pemerintah Dianggap “Lip Service”.
Edo menyoroti kontradiksi antara klaim pemerintah yang menyatakan stok aman dengan fakta kepanikan warga di lapangan.
Menurutnya, ketidaksinkronan data dan realita ini menunjukkan adanya “ruang gelap” dalam pengawasan BBM bersubsidi.
“Jangan hanya sibuk memberikan pernyataan di media bahwa stok aman sementara rakyat menjerit di bawah terik matahari demi beberapa liter Pertalite. Kami melihat kelangkaan ini sengaja diciptakan sebagai ‘celah’ dan ‘ruang’ bagi oknum penguasa untuk meraup keuntungan pribadi maupun golongan,” tegas Edo dalam pernyataan resminya.
Dugaan Manipulasi untuk Keuntungan Golongan.
Lebih lanjut, BAKUMKU Kalbar menduga ada pembiaran terhadap kebocoran distribusi yang diarahkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Edo menegaskan bahwa BBM subsidi adalah hak rakyat kecil yang kini seolah “dirampok” secara halus melalui skema kelangkaan.
Pemanfaatan Celah: Kelangkaan memaksa masyarakat beralih ke BBM non-subsidi, yang secara tidak langsung menguntungkan korporasi dan lingkarannya,Lemahnya Pengawasan:
Diduga ada pembiaran terhadap praktik mafia BBM yang bermain di jalur distribusi ilegal.
Abai Terhadap Rakyat:
Pemerintah dinilai lebih mementingkan stabilitas angka di atas kertas daripada stabilitas ekonomi di dapur masyarakat.
Mendesak Penegakan Hukum yang Transparan.
Sebagai lembaga hukum dan lingkungan, BAKUMKU Kalbar meminta aparat penegak hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terhadap alokasi Pertalite di Kalbar.
“Jika pemerintah bersih, buktikan dengan tindakan, bukan sekadar narasi. Jangan sampai penderitaan rakyat dijadikan komoditas untuk memperkaya diri. Kami akan terus mengawal isu ini hingga ada transparansi yang nyata,” pungkas Edo.(Red-Tim)
BerandaNews24 