Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji melanjutkan kunjungan kerja (kunker) dengan membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Melawi Tahun 2024, Selasa (14/03/2023) siang. Kegiatan bertajuk “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur” itu turut dihadiri Wakil Bupati Melawi,
Kluisen, Ketua DPRD Kalbar,(M Kebing),serta anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Melawi.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sutarmidji menyampaikan harapannya agar perencanaan dalam musrenbang ini betul-betul menjadi program yang menjawab kebutuhan masyarakat maupun wilayah. Dengan demikian, maka bisa membawa perubahan yang baik bagi daerah tersebut.
Dirinya pun sempat menyampaikan beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi, diantaranya mengenai angka kemiskinan dan stunting.
“Angka kemiskinan (Melawi) masih (tinggi), di atas (rata-rata) nasional. Angka stunting
(Melawi) pun paling tinggi di Kalbar,” ungkapnya pada acara yang digelar di Pendopo
Rumah Jabatan Bupati Melawi itu.
Untuk menurunkan prevalensi stunting, Midji-sapaan karibnya mengatakan perlu ada sinergitas yang baik antara pemkab dengan masyarakat. Karena seperti diketahui, dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting Kabupaten Melawi sebesar 37,2 di tahun 2021, naik menjadi 44,1 di tahun 2022.
Midji pun menyarankan agar Pemkab Melawi bisa belajar dari daerah tetangganya, yakni Kabupaten Sintang. Karena dari data yang sama, angka prevalensi stunting di Kabupaten Sintang yang sebesar 38,2 di tahun 2021, berhasil diturunkan menjadi 18,7 di tahun 2022.
“Jadi Melawi hendaknya bisa mengikuti Sintang, bagaimana bisa turun (drastis) stuntingnya,” pesannya. (TIM)
Kalbar,Sintang-Kegiatan yang turut dihadiri Bupati Jarot Winarno, Ketua DPRD Kalbar M Kebing, serta anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sintang itu dilangsungkan di Gedung Pancasila Sintang.,Selasa, 14 Maret 2023. Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam sambutannya mengatakan, indikator pembangunan di Kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir sudah baik, karena semuanya terus tumbuh.
“Kalau dilihat data, (Sintang) progresnya bagus, ada peningkatan terus. Tapi semua kunci peningkatan itu adalah data (yang valid),” ungkapnya.
Untuk itu, ia menyarankan agar Kabupaten Sintang melaksanakan konsolidasi data. Dengan demikian maka data-data yang ada dapat divalidasi serta memperindah
(update). Itu agar tidak ada lagi data-data yang tidak akurat, atau jauh dari kondisi riil.
“Mau jelek atau baik itu, tampilkan datanya. Karena tanpa data yang valid, tidak mungkin kita bisa menyusun program-program dengan benar,” katanya.
Hal itulah yang dirinya lakukan ketika di awal masa jabatannya sebagai gubernur pada 2018 lalu. Sutarmidji menyebut di awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar, banyak hal yang tidak bisa terlaksana karena data yang digunakan tidak valid.
“Contoh jalan provinsi dalam kondisi mantap, di awal saya mendaki angkanya 86 persen, setelah divalidasi ternyata hanya 49 persen. Itu tidak benar, akhirnya kita (Pemprov) buat program, Insyallah di akhir masa jabatan,(jalan kondisi
valuasi tenyala Mallya 49 persen.52%Itu tidak benar, akhirnya kita (Pemprov) buat program, Insyallah di akhir masa jabatan, (jalan kondisi mantap) bisa 80 persen, tapi riil,” terangnya.
Selain itu Pemprov juga sudah bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 100 persen. Ditambah Kalbar saat ini juga sudah bisa mandiri secara fiskal. Ketika tahun 2018 PAD Kalbar baru mencapai Rp1,9 triliun, Midji memperkirakan di tahun 2023 ini angkanya sudah bisa mencapai Rp3,4 triliun.
Dengan berbasis data, potensi sumber-sumber PAD akhirnya bisa ditingkatkan secara signifikan. Seperti dicontohkannya, peningkatan pada Pajak Air Permukaan (PAP), efektivitas aset, juga peningkatan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Terbukti sekarang (2022) indeks kemandirian fiskal daerah kita (Kalbar) sudah 53,24 persen. Jadi PAD sudah lebih besar dari pusat transfer,” pungkasnya.tersebut juga turut dirangkaikan Seperti diketahui, dalam kegiatan
tersebut juga turut dirangkaikan dengan pengajuan hibah rumah ibadah di Kabupaten Sintang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Dari Sintang, Gubernur Sutarmidji kemudian membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Melawi Tahun 2024, Selasa (14/3) siang.
Kalbar, Melawi–,Selasa (14/3/2023).Kegiatan yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, di buka oleh Wakil Bupati Melawi Drs.Kluisen, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Melawi, Forkopimda Kabupaten Melawi, Sekretaris Daerah Melawi.
Sebelumnya Gubernur Kalbar Sutarmidji memberikan sebanyak 43 sepeda motor untuk desa mandiri yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Pemberian sepeda motor itu dilakukan di kantor DPRD Kapuas Hulu, Senin (13/03/2023)
Senin (13/03/2023),Gubernur Kalbar Sutarmidji memberikan sebanyak 43 sepeda motor untuk desa mandiri yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Pemberian sepeda motor itu dilakukan di kantor DPRD Kapuas Hulu.
Dalam kegiatan tersebut juga turut dirangkaikan dengan penyerahan dana Hibah Pesparawi, serta bantuan Dana Hibah Gereja, Masjid dan Pesantren.
Dalam Pidatonya, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji mengatakan Musrembang RKPD Kabupaten Melawi kali ini merupakan salah satu tahapan yang sangatlah penting dalam proses penyusunan RKPD kabupaten Melawi tahun 2024 yang sekaligus merupakan pelaksanaan dari amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta beberapa peraturan pelaksanaannya.
Pada tahun 2022 indikator pertumbuhan ekonomi kabupaten Melawi menunjukkan nilai yang cukup baik yakni 4,90% jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya (2021) sebesar 4,54% walaupun masih berada dibawah angka pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Barat sebesar 5,07%. Berbagai Upaya harus terus dilakukan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya upaya yang harus dilakukan yakni dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur, serta meningkatkan investasi dengan mempermudah perizinan, Ucap Gubernur Kalbar.
Persentase penduduk miskin kabupaten Melawi sebesar 11,44% tertinggi diantara 14 kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2022 kabupaten Melawi menunjukkan angka sebesar 1,95% lebih baik dari tingkat Pengangguran Provinsi sebesar 5,11%. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Melawi tahun 2022 adalah sebesar 66,81% berada dibawah capaian provinsi sebesar 68,81%, jelasnya.
Saya Berharap Program dan Kegiatan yang disepakati dalam Musrenbang RKPD kabupaten Melawi tahun 2024ini adalah Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat di daerah serta mendukung pencapaian Indikator kinerja di dalam RPJMD Kabupaten Melawi, Harap H. Sutarmidji.
Sementara itu, Wakil Bupati Melawi Drs. Kluisen mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat beserta OPD Provinsi Kalimantan Barat di Kota Juang Nanga Pinoh dan Terimakasih Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan ini.
Tujuan utama penyelenggaraan Musrembang tingkat Kabupaten adalah dalam rangka menyusun dan menetapkan rencana pembangunan tingkat kabupaten yang wujud kongkrit nya adalah menghimpun dan membahas usulan-usulan yang telah disepakati pada Musrembang tingkat Desa dan Kecamatan, Ucapnya.
Dan dalam Rangka menyelaraskan Tema pembangunan dengan arah kebijakan tersebut, Ditetapkan Prioritas pembangunan daerah yaitu penguatan pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan, peningkatan pelayanan dasar masyarakat, Pembangunan Insfratruktur dasar, dan Peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur menuju Good Governance, tutup Drs. Kluisen.(tim)
Gubernur Kalbar Sutarmidji memberikan sebanyak 43 sepeda motor untuk desa mandiri yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Pemberian sepeda motor itu dilakukan di kantor DPRD Kapuas Hulu, Senin (13/03/2023). Foto:TIM
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji memberikan sebanyak 43 kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk desa mandiri yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Pemberian sepeda motor itu dilakukan di kantor DPRD Kapuas Hulu, Senin (13/03/2023).
Sebelumnya sudah diserahkan 10 unit sepeda motor saat ulang tahun Pemprov Kalbar lalu. Jadi total seluruhnya ada 53 desa mandiri yang diberikan kendaraan roda dua.
Sutarmidji mengatakan dengan adanya motor ini, bisa membantu untuk kelancaran desa. Ia juga menekankan bahwa motor tersebut bukan untuk kepala desa, tetapi untuk desa.
“Karena jangkauan Kapuas Hulu ini kan jauh-jauh jaraknya, dari desa ke desa lain. Jadi, kita pilih motor traill ini untuk kebutuhan mereka, supaya pasca perawatannya juga bagus dan tahan lama,” katanya.
Gubernur karib disapa Midji ini berharap Kabupaten Kapuas Hulu terus menambah desa mandiri agar dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang ada di Kalbar.
“Kalau banyak desa yang menjadi desa mandiri, maka capaian semua tampilan Kapuas Hulu ini makin sangat bagus, kemiskinan, stunting, IPM, itu semua akan selaras. Itu membantu berhasil meningkatkan,” ujar Midji.
Sementara itu, Sukirman Kepala Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau menyampaikan, bahwa dengan adanya apresiasi sepeda motor ini diharapkan dapat memotivasi desa-desa yang belum mencapai status desa mandiri agar lebih semangat dalam mengejar target.
“Mudah-mudahan desa-desa yang belum mencapai status desanya sebagai desa mandiri bisa termotivasi untuk mengejar target dalam peningkatan di desa-desanya masing-masing, agar bersama-sama menjadi desa yang mandiri,” ujarnya.
Sukirman juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Gubernur Kalbar atas apresiasi dan perhatian yang telah diberikan untuk desa mandiri.
“Kami sebagai penerima penghargaan kendaraan roda dua ini merasa senang dan berterima kasih atas perhatiannya kepada desa. Karena memberikan semangat bagi desa-desa dalam rangka untuk penurunan inflasi, angka stunting, peningkatan IPM, serta memulihkan ekonomi masyarakat, dan semua indikator yang sudah ada di Indeks Desa Membangun (IDM),” katanya.
Sambung Sukirman, sepeda motor yang diterima akan digunakan untuk kepentingan masyarakatnya.
“Sepesa motor ini kita gunakan untuk kepentingan masyarakat, karena dari Kades juga sudah memiliki motor dinas sendiri,” pungkasnya. (TIM)
Kapuas Hulu, Kalbar- Usai menyerahkan bantuan sosial di Kantor Camat Semitau, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menyaksikan secara langsung pemancangan tiang pertama pembangunan Jembatan Sungai Marsedan, Minggu (12/3/2023).
Usai saksikan pemancangan tiang pertama Jembatan Sungai Marsedan, Gubernur Sutarmidji bergerak menuju ke Masjid Raudhatul Jannah, untuk meresmikan masjid tersebut. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti yang dilakukan bersama Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H.
Mengawali sambutannya, Gubernur Sutarmidji mengatakan kedatangannya kali ini dalam rangka menepati janjinya kepada masyarakat Semitau, dimana ada 2 jembatan yang dijanjikan untuk dibangun di wilayah tersebut. Pertama adalah Jembatan Marsedan, dan yang kedua adalah Jembatan Ringin.
“Jembatan pertama sudah direalisasikan sebagaimana yang kita saksikan bersama, yang kedua insyaAllah tahun depan. Semoga semua yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kalbar dapat kami tuntaskan”, ujar Sutarmidji.
Terkait penyelesaian pembangunan Masjid Raudhatul Jannah, dirinya memprediksi anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp1 miliar.
Namun, ada hal unik yang terjadi, dimana Gubernur sutarmidji mengajak jajarannya untuk menyumbang secara spontan guna membantu penyelesaian pembangunan dari Masjid tersebut.
“Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah akan bangunkan baginya (rumah) seperti itu pula di surga. Nah rombongan saya siapa yang ingin ikut menyumbang?”, tanya Sutarmidji kepada jajarannya.
Tak disangka, tak lama kemudian terkumpul bantuan untuk penyelesaian masjid tersebut dimulai dari Sekda Kalbar Harisson menyumbang sebesar Rp50 juta, Kepala Disperindag ESDM Kalbar Syarif Kamaruzaman menyumbang Rp10 juta, Kepala Dinas PUPR Kalbar Iskandar Zulkarnaen menyumbang Rp40 juta, dan Kepala Bappeda Kalbar Sukaliman menyumbang Rp 50 juta.
Dirinya juga menyinggung hal terkait legalitas tanaman khas kapuas hulu yang kini namanya terkenal hingga luar negeri, yaitu tanaman kratom. Hal ini menjadi isu menarik, karena umumnya masyarakat di Kapuas Hulu sudah menggantungkan hidupnya pada tanaman ini. Sedangkan, baru – baru ini beredar informasi bahwa tanaman tersebut, akan masuk pada kategori tanaman yang tidsk boleh dibudidayakan apalagi diperjualbelikan.
“Luas Kapuas Hulu ini, lebih besar dari Provinsi Jabar ditambah Provinsi Banten. 51 persen wilayahnya adalah kawasan. Kalau Kratom dilarang, apalagi yang mau dibuat orang Kapuas Hulu ini, kan kita sudah menjaga lingkungan (Kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional)”, pungkasnya.
Oleh karena itu, orang nomor satu di Kalbar ini berharap, budidaya kratom tidak dilarang, karena merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat kapuas hulu. Ditambah lagi, jumlah pohon kratom di Kapuas Hulu yang sangat banyak, mencapai jutaan batang.
Gubernur Sutarmidji juga mendoakan, semoga dibawah kepemimpinan Bupati Sis dan Wakil Bupati Wahyu, sapaan akrab mereka, kabupaten Kapuas Hulu selalu harmonis dan terus maju dan berkembang. (***)
KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT,Terkait aduan masyarakat terkait aktifitas penambangan PT BMM di Desa Nanga Dua Kec. Bunut Hulu kabupaten Kapuas Hulu berujung pelaporan ke polres Kapuas Hulu, Kamis ,(09/03/2023) dan pihak Polres Kapuas Hulu langsung merespon dan memberikan surat perintah penyelidikan dengan nomer surat SP.Lidik/35/III/2023/Reskrim pertanggal 10 Maret 2023.
Hal tersebut selaku Ketua adat dan kepala desa Nanga Dua langsung menerima surat pemanggilan klarifikasi dari polres Kapuas Hulu, saat di hubungi ketua adat bersama kepala desa Nanga Dua membenarkan adanya surat pemanggilan dari polres terkait tentang tentang LP penyelidikan dengan nomer LP R/LI/7/III/2023/Reskrim pertanggal 09 Maret 2023 tentang dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang di lakukan PT BMM,”ucap Gregius Kepala Desa Nanga Dua.
Dan dikeluarkan nya surat penyelidikan oleh polres Kapuas Hulu dengan nomer SP.Lidik/35/III/2023/Reskrim, Pertanggal 10 Maret 2023. Kemudian pihak kepolisian resort kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkan Surat klarifikasi dengan nomer B/355/III/2023/Reskrim tertanggal 10 Maret 2023 yang di tujukan kepada kepala Desa Nanga Dua,”tambahnya
Untuk memenuhi pemberitaan dan agar lebih berimbang terkait dugaan aktifitas tambang ilegal yang di lakukan oleh PT BMM, Sementara itu ketika dikonfirmasi melalui chat WhatsApp kepada pemilik PT BMM Agung hanya mengatakan, “Silahkan saja beritakan, itu hak bapak”katanya
Ketika disinggung apakah benar perusahan PT BMM tidak memiliki izin, dikatakannya Agung. “Yang bilang saya tidak memiliki izin Pertambangan siapa” tegasnya sambil mengakhiri chat nya. (***)/TIM
Terkait aktifitas penambangan PT BMM di Desa Nanga Dua Kec. Bunut Hulu kabupaten Kapuas Hulu berujung respon keras pihak Polres Kapuas Hulu (09/03/2023) dengan penerbitan surat Lidik bernomor:SP.Lidik/35/III/2023/Reskrim pertanggal 10 Maret 2023.
Hal tersebut diakui Ketua adat dan kepala desa Nanga Dua yang langsung menerima surat pemanggilan klarifikasi dari polres Kapuas Hulu, saat di hubungi ketua adat bersama kepala desa Nanga Dua membenarkan adanya surat pemanggilan dari polres terkait tentang LP penyelidikan dengan nomer LP R/LI/7/III/2023/Reskrim pertanggal 09 Maret 2023 tentang dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang di lakukan PT BMM,”ucap Gregius Kepala Desa Nanga Dua.
Kemudian pihak kepolisian resort kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkan Surat klarifikasi dengan nomer B/355/III/2023/Reskrim tertanggal 10 Maret 2023 yang di tujukan kepada kepala Desa Nanga Dua,”tambahnya
Untuk memenuhi pemberitaan dan agar lebih berimbang terkait dugaan aktifitas tambang ilegal yang di lakukan oleh PT BMM, Sementara itu ketika dikonfirmasi melalui chat WhatsApp kepada pemilik PT BMM Agung hanya mengatakan, “Silahkan saja beritakan, itu hak bapak”katanya
Ketika disinggung apakah benar perusahan PT BMM tidak memiliki izin, dikatakannya Agung. “Yang bilang saya tidak memiliki izin Pertambangan siapa” tegasnya sambil mengakhiri chat nya
Seperti Diberitakan Sebelumnya,
Perusahaan Borneo Mandiri Mineral ( PT BMM ) itu beroperasi di bidang Penambangan Emas di Desa Nanga Dua, kecamatan Bunut Hulu, kabupaten Kapuas Hulu, provinsi Kalimantan Barat menggunakan alat berat.
Dikatakan Kadat Anum selaku Ketua Masyarakat Adat, mirisnya lagi kedatangan PT BMM di desa Nanga Dua seharusnya membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar namun PT BMM memperkerjakan orang asing.
“Kami hanya menjadi penonton, apalagi banyak jalan hingga jembatan rusak dan di biarkan karena adanya lalu lalang melintas kendaraan dari PT BMM”kata perwakilan masyarakat Adat Nanga Dua.
Lanjut dia, seharusnya pihak terkait memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitar mulai dari sarana dan prasarana seperti adanya perbaikan jalan. Apalagi air sungai itu sangat penting untuk masyarakat sekitar”pungkasnya
Kendati, Masyarakatnya murka karena menurutnya selama beroperasi sebagian air sungai yang mengalir ke masyarakat menjadi dampak negatif hingga terkontaminasi zat kimia air menjadi keruh, dan patut di pertanyakan Izin AMDAL PT BMM itu.
Tak hanya itu, sebagian masyarakat pemerhati kinerja yang di lakukan oleh PT BMM adanya kegiatan penambangan emas di desa Nanga Dua tersebut diduga menyalahgunakan Bahan Bakar minyak bersubsidi jenis solar yang seharusnya menggunakan BBM non subsidi (Industri).
Dalam hal ini, pemkab Kapuas Hulu harus tegas dan tindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang aktivitas penambangan sudah beroperasi sejak beberapa bulan belakangan ini.
“Selain AMDAL kita tanyakan juga bahan bakar minyaknya tentu perijinan pembelian BBM Jenis Solar tersebut harus jelas,”paparnya
Beredarnya berita di Online dan mainstream kanal YouTube, tentang aktivitas tersebut yang dilakukan oleh PT BMM itu menjadi perhatian serius bagi pemangku kepentingan dan kebijakan.
Berharap Aspirasi kami tak hanya didengar saja harus ada tindakan yang serius dan tegas,”Pintanya
Terkait tentang perizinan PT BMM yang menambang EMAS menurut pihak terkait, perijinannya sudah lengkap hanya saja perijinan tersebut ada di Pontianak.
“Ini jelas menjadi tanda tanya besar kami dimana PT BMM ini kan beroperasi menambang Emas di Desa Nanga Dua, seharusnya berkas perijinannya ada di sini bukan di tempat lain”imbuhnya
Patut diduga PT BMM telah langgar peraturan perundang-undangan, tak hanya itu PT BMM memperkerjakan orang asing (WNA), Tentang hal ini di keluhkan masyarakat setempat. (*)/TIM
Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama untuk mengelola dan melindungi Bukit Tempurung di Desa Bangun antara PT. Kencana Alam Permai, Yayasan Solidardad Network Indonesia dengan masyarakat Desa Bangun yang diwakili oleh Damianus Sukur selaku Ketua Lembaga Pengelola Rimba Tuja Semirah Desa Bangun di Pendopo Bupati Sintang pada Senin, 13 Maret 2023. Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno menjelaskan bahwa Sintang terus menjaga hutan yang ada di kawasan perkebunan kelapa sawit. “7 persen HGU wajib dalam bentuk hutan yang dijaga oleh investasi perkebunan. Di Desa Bangun ini ada 3 bukit yang masih gupung dan rimba yakni Bukit Pengawang, Bukit Tempurung dan Bukit Penguring” terang Bupati Sintang. “Gupung dan rimba wajib dijaga meskipun itu berada di wilayah kerja perkebunan kelapa sawit. Hari ini saksikan penandatangan nota kesepahaman untuk menjaga bukit dan hutan yang ada di Bukit Tempurung yang memiliki luas sekitar 300 hektar” terang Bupati Sintang
Laksmi Banowati Perwakilan Kalfor Indonesia menjelaskan bahwa Kalfor Indonesiaa asudah bekerjasama dengan Kabupaten Sintang sudah 4 tahun dengan berbagai kegiatan. “selama ini dukungan dari jajaran Pemkab Sintang juga luar biasa. Nota kesepahaman ini sebuah kemajuan yang luar biasa dan bisa menjadi contoh bagi desa lain di Sintang dan di Kalimantan Barat. Ada kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat untuk menjaga hutan” terang Laksmi Banowati “ke depan, perusahaan dan masyarakat bisa membangun ekowisata sebagai bukti bahwa perusahaan tidak melakukan deforestasi, dan menjaga nama perusahaan bahwa produk investasi ini berasal dari proses yang suistainable” terang Laksmi Banowati “program kami di Sintang ini tersisa 2 tahun. Harapan kami jangan juga berhenti upaya menjaga hutannya, contoh seperti di Desa Bangun ini diperluas lagi. Terus lanjutkan dan diperluas. Contoh ini bisa ditiru perusahaan lain, dan desa lain. Menjaga hutan ini jauh lebih mudah dan murah dibandingkan dengan menanam kembali pohon dan hutan yang ada” tambah Laksmi Banowati Samudra dari PT Kencana Alam Permai menjelaskan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya untuk menjaga hutan yang memang harus kita pertahankan bersama masyarakat. “kami ada kebijakan No Deforestation, No Peat and No Exploitation. Karena kami sudah RSPO. Itu untuk semua aktivitas perusahaan kami. kegiatan rantai pasok, kami upayakan untuk mentaati aspek itu. Dalam menjaga prinsip ini, kami melibatkan pihak lain. Kami sadar berada di Sintang, dan tidak bisa lepas dari masyarakat Sintang” terang Samudra “terima kasih kepada NGO yang sudah bekerjasama dengan kami. Bagi kami, konservasi dan produktivitas perusahaan tidak bisa dipisahkan. Kami menjaga agar produktivitas meningkat tanpa meninggalkan konservasi” tegas Samudra Bambang Marius dari Solidaridad Sintang menyampaikan akan melebarkan lagi usaha kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan ini dalam menjaga hutan di Kabupaten Sintang. “setelah Desa Bangun ini, selanjutnya di Desa Baning Panjang Kelam Permai dan Desa Sungai Buluh Tempunak. Kami sangat mendukung kegiatan pemerintah dan perusahaan dalam menjaga hutan yang ada. Kami sedang mendorong para petani sawit mandiri untuk mendapatkan seritifikat ISPO sehingga petani memiliki nilai tawar yang tinggi di hadapan perusahaan” beber Bambang Marius Heronimus Imus Kepala Desa Bangun menjelaskan masyarakatnya sepakat bahwa hutan itu harus dijaga dan tidak semua lahan di desa bisa ditanami sawit. “kita ada pembagian penggunaan lahan. Ada yang untuk sawit, kopi, padi dan komoditas lain, dan tentunya ada hutan yang asli kita jaga. Itu semua untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi saat ini, hutan di Bukit Tempurung ada sekitar 300 hektar, Bukit Pengawang ada sekitar 200 hektar dan Bukit Penguring ada sekitar 11 hektar” terang Heronimus Imus
Acara ritual adat dihadiri Camat Belimbing,Felix Triudadin, S.Pd. MBA,Berseta staff,selain itu juga turut hadir Kapolsek belimbing Iptu Tri Jumadi,dan Terlihat juga Ketua DAD kecamatan belimbing Johni Anceh. S.Pd M.pdk. serta tokoh adat ketemenggungan desa batu Buil (Emaus.M) dan masyarakat,Karyawan/i serta seluruh jajaran PT.IKHASAS INDO MAKMUR
Dalam sambutan Ritual Adat yang digelar di Halaman PKS-PT.IKHASAS INDO MAKMUR,Sugeng.S Kartodinoto(Asst.GM),Mewakili Pimpinan Perusahaan mengucapkan terimakasih atas kehadiran Para tamu undangan semoga dalam pelaksanan ritual adat yang digelar bisa berjalan dengan baik dan sukses”Harapnya”
Dalam sambutanya Camat belimbing Menitik beratkan Dalam perusahaan Bagian humas bisa menciptakan kondisi yang nyaman antara masyarakat dan perusahaan serta selalu berkoordinasi dengan pihak pemeritahan dan terkait agar bisa sejalan dalam pengelolaan Perusahaan(Pihak Investor)”Tuturnya”
Tujuan dari PT.IKHASAS INDO MAKMUR mengelar kan Ritual menghargai kearifan lokal adat istiadat, yg di selenggarakan oleh kepala adat desa batu buil untuk memulai kegiatan pabrik,DAD sangat mengapresiasi kepada pihak perusahaan, Karena mengutamakan kan kearifan lokal menurut adat suku Dayak randok yg di pimpin oleh pak emus.M
Ritual Adat yang di pimpin oleh Temengung Desa Batu Buil(Bpk Emaus.M).pengelaran Rirual adat yang bertujuan agar perusahaan berjalan lancar,baik karyawan/i yang berkerja dengan baik di perusahaan,imbuhnya dan pak Emus Mengaharapkan pihak perusahaan bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan Perusahaan dan sejalan dengan masyarakat,”pungkasnya”
BerandaNews.com,Kalbar-Sintang,Pemerintah Kabupaten Sintang akan memperpendek jalan di seputaran Eks Bandara Susilo Sintang dengan meluruskan tikungan pada kawasan Eks Lapangan Terbang Susilo Sintang pada akhir tahun 2023.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Mursalin saat mengikuti Rapat Sinkronisasi Perencanaan OPD untuk menunjang Waterfront Sungai Durian di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Rabu, (11/01/2023).
Mursalin,Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang
“Bupati Sintang sudah memberikan arahan kepada kami untuk melakukan perencanaan dan desain atas rencana meluruskan jalan di tikungan Lapter tersebut. Beliau minta dilaksanakan tahun 2023 ini,” kata Mursalin.
“Di tikungan lapter itu memang sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Jalan dari Tugu Jam sampai ke Pasar Sungai Durian itu sudah tidak berstatus Jalan Nasional lagi karena sudah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sintang. Jadi statusnya sudah menjadi jalan kabupaten,” terang Mursalin.
“Dengan demikian, dipastikan tidak ada kendala atas rencana untuk meluruskan tikungan lapter dan pembangunan terminal di eks Bandara Susilo,” jelasnya.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus menyampaikan bahwa dengan dibangunnya kawasan waterfront di Sungai Durian yang dalam operasionalnya nanti menggunakan sistem dropzone, maka kantong parkir memang harus luas dan banyak.
“Maka terminal sungai durian sudah dipastikan akan dijadikan kantong parkir utama di kawasan sungai durian. Sehingga memang terminal harus dipindahkan, dan lokasi yang tepat adalah eks Bandara Susilo. Dengan demikian, akan menghidupkan profesi tukang ojek dan tukang becak di Kota Sintang baik dari terminal maupun lokasi parkir menuju kawasan Waterfront,” terang Kartiyus.
“Saya minta Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang segera bekerja melakukan kajian serta perencanaan teknis dan anggaran atas rencana pemindahan terminal ini untuk disampaikan kepada Bupati Sintang,” pintanya.
BerandaNews24 
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.